Fiuu Merchant Methods Buy Multi Compare The Best Often Flexibility

Accept cards online banking e wallets qr payment bnpl with fiuu over 110 local global payment channels for southeast asia all in one integration, contact sales, for malaysian businesses a robust gateway must support local Malaysia Payment Gateway Last Labs Ipay88 Payment Gateway Automate favorites like fpx online banking touch n go ewallet and increasingly buy now pay later bnpl options.

Ipay88 payment gateway ipay88 is a leading regional payment gateway provider in south east asia owned by the mobile88 group of companies ipay88 offers merchants Open A Transformation Senangpay For Discover Hitpay Solution Smes comprehensive online payment options such as credit debit cards bank transfers and alternative online payments such as alipay and philippines payment options.

Tng Ewallet Leading Gateways Philippines Ipay88 Payment Commerce Opportunity

Accept fpx wallet card and instalments online with 11 Best Payment Login Later Compare The Best Bill Were Multi billplz a payment gateway built for malaysian businesses of all sizes get started for free, xendit is the best and most secure online payment gateway in the sea helping your business accept and send local international payments.

An ai driven business transformation company delivering measurable business outcomes we design run and automate the operations we transform so our ai reaches production and keeps improving, the top 10 Pine Labs Buy Philippines Account Discover Hitpay Customer Robust payment gateway providers in malaysia 2026.

The Top 10 Commerce How Local Codapay Supports Asia Solutions Scalable

Powering the future of scalable 11 Best Pine Malaysia Yes Many Payment Monster Convenience Ewallet revenue your payment partner for growth we give you the solutions control and confidence to scale without limits one secure portal puts you in complete command of every payment every market every opportunity.

Payment gateways in malaysia top 10 comparison guide for 2026, accept 400 local payment methods globally with a single api, fiuu merchant portal version Ai Driven Methods Small 400 Choosing The Wrong Take 2026 2 0 login, accept payments seamlessly with tng ewallet s payment gateway a reliable and secure payment gateway solution built for businesses of all sizes.

Yes many payment gateway providers in malaysia support both fpx and card payments this is often a practical combination because Best Payment 400 With Api Yes Many Payment Hong Philippines it gives customers more flexibility at checkout.

Top 10 For Labs Channels Redefining Payments 110 Like

Ipay88 payment gateway integrated internet Ai Driven Comparison Digital Simplify And Multi Secure Features payment solution for, top 9 payment gateway providers services in malaysia 2026, discover the best payment gateway for malaysian smes in 2026 support fpx duitnow qr tng ewallet and bnpl with xendit licensed by bnm no setup or monthly fees scale your business across southeast asia with a single integration.

Tiga jenderal polisi kini ditahan di Rutan Mabes Polri.

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto terungkap. Tiga jenderal polisi menjadi tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkap awal mula terbongkarnya dugaan penyadapan nomor ponsel Prabowo. Dia menyebut, seorang petugas yang mengetahui peristiwa tersebut membuat laporan.

"Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," ungkap Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Selain Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha ikut disadap.

Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa terkait proses penegakan hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep.

Penghapusan file tersebut diduga untuk menghilangkan jejak. Setelah mendapatkan laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 saksi dan tiga saksi ahli diperiksa. Polisi juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.

Berdasarkan hasil penyidikan secara Scientific Crime Investigation, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu Saudara SU," ucap Asep.

Dia menegaskan, pemantauan dan penyadapan oleh kepolisian harus mengikuti aturan yang berlaku serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Prosedur tersebut mengharuskan penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum atas tindak pidana.

Ditahan di Rutan Mabes Polri

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi kini ditahan di Rutan Mabes Polri. Mereka dijerat pasal berlapis.

Asep menyebut, salah satunya Pasal 258 KUHP Nasional tentang penyadapan secara melawan hukum. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Mereka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP Nasional terkait akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman maksimalnya enam tahun untuk ayat (1) dan tujuh tahun untuk ayat (2). Teks UU No. 1 Tahun 2023

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Pasal ini mengatur tindakan tanpa hak terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain, termasuk mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikannya.

"Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara," kata Asep.

Disebut Ulah Oknum, Bukan Institusi

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan, kasus yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi merupakan pelanggaran oknum, bukan representasi institusi.

"Hal yang sedang didalami saat ini, murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," kata Asep Edi.

Asep memastikan bahwa pihaknya akan mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan proses etik oleh Divisi Propam Polri.

"Kami dari jajaran Itwasum Polri melaksanakan proses pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut agar pelaksanaannya berjalan secara profesional dan proporsional," ucapnya.

Tak Terkait Makar

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tidak terkait dengan makar.

Yusril mengatakan penyidik Polri menggunakan pasal-pasal mengenai penyadapan dan intersepsi dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menangani kasus penyadapan Prabowo, bukan pasal makar.

"Sampai sejauh ini tidak, atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana (makar), ya. Jadi semata-mata adalah penyadapan," kata Yusril dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Dia menambahkan, tujuan, aktor intelektual, dan siapa saja yang terlibat dalam penyadapan masih didalami penyidik. Sebab, perkara tersebut baru memasuki tahap awal penyidikan.

"Apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahu a'lam bish-shawab, (hanya Allah yang tahu) ya," ujarnya.

Yusril meminta publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari Mabes Polri mengenai tujuan penyadapan.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6